Mencegah potensi budaya kekerasan di Indonesia

Kasus intoleransi yang mengarah pada perpecahan Negara kesatuan republic Indonesia dalam beberapa bulan terakhir terus terjadi . Hal ini perlu menjadi perhatian serius pemerintah agar kasus – kasus serupa tidak kembali terjadi di masa mendatang.

Hasil survei International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) dan Jaringan Gusdurian kepada 1.200 responden berusia 15-30 tahun menyebutkan, 88,2 persen responden menyatakan sangat tidak setuju terhadap kelompok agama yang menggunakan kekerasan.

Sementara yang setuju hanya 3,8 persen, Sisanya, 8 persen, tidak tahu,tidak menjawab. Dari anak muda yang sangat tidak setuju itu, 44,3 persen menganggap tindakan radikalisme tak sejalan dengan nilai agama, 18,1 persen menganggap tak berperikemanusiaan, 16,7 persen menganggap tindakan itu menodai agama, dan 9,7 persen menilai sebagai pelanggaran hokum, Sebanyak 2,5 persen menjawab lain dan 8,7 persen tak tahu.

Manajer Advokasi INFID Beka Ulung Hapsara menyatakan , Sikap toleran generasi muda perlu dijaga karena merekalah yang nantinya akan menggantikan generasi sekarang.

Apabila intoleransi di generasi muda terus dibiarkan, masa depan demokrasi dan pembangunan nasional bisa terancam. Sebab, prinsip-prinsip demokrasi yang meliputi penghormatan hak warga negara kian menipis di benak generasi muda.

Intoleransi dan radikalisme mengancam pemenuhan hak-hak warga Negara .Menurut Beka, orangtua memegang peranan penting dalam menjaga sikap toleransi di kalangan generasi muda.

LAlu metode pendekatan psikologis seperti apa yang dapat diterapkan kepada anak – anak muda agar memiliki sikap toleransi yang tinggi ? Inilah perbincangan kita akan berbincang bersama Pengamat sosial dari Universitas Indonesia , Devie Rahmawati.